MERINTIS PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI – MOUTONG

 MERINTIS PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI – MOUTONG
Perjuangan memang tidak gampang dan semudah membalikan telapak tangan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan baik harta maupun jiwa, perjuangan pemekaran daerah membutuhkan pengorbanan materi, pemikiran, tenaga dan keuletan, karena untuk mencapai tujuan memerlukan orang- orang yang memiliki pengalaman dan jaringan individu diberbagai lini dilingkungan kekuasaan dan birokrasi di Pusat. Bachran disamping memiliki pengalaman organisasi, kalau boleh dikatakan masuk dalam jajaran angkatan ’66 tentu saja koneksitas aktivis seangkatannya menempati jabatan jabatan strategis baik di era Orde Baru maupun saat ini yaitu Reformasi, antara lain Anwar Nasution Ketua BPK, Taufik Effendi Menpan, tetapi DR. Fahmi Idris Menteri Perindustrian yang paling dekat dengan om Bachran. Menurutnya dia hidup bersama satu kamar selama kurang lebih 2 tahun yaitu 1967 s/d akhir 1968 di Cilosari 17 Jakarta (PB Himpunan Mahasiswa Islam).
Bachran Pandiman puluhan tahun malang melintang didunia birokrasi dan politik di ibukota republik ini, merintis pemekaran dari kabupaten Donggala yaitu pembentukan kabupaten Parigi Moutong sebagai daerah otonom sejak 1963. Dengan modal jaringan politik dan birokrasi yang dibinanya selama puluhan tahun ia berkarir di Jakarta, membuatnya tidak mendapat rintangan dalam berjuang dan menerobos benteng- benteng kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru.Bachran berjuang dengan niat tulus dan ikhlas demi membangun daerahnya yang lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama di wilayah Parigi Moutong. Hal inilah yang membuat mantan anggota Presidium KAMI Pusat maupun Manggala BP-7 pusat, yang saat ini sebagai Ketua Forum Komunikasi Penatar KAMTIBNAS di Mabes POLRI (Baca: Bimas POLRI) tidak pernah surut semangat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya Parigi Moutong.
Selama kurang lebih 17 tahun, perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong vakum, sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1980,
Bachran dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan politisi daerah Parigi Moutong ini, kembali berjuang untuk mewujudkan cita-citanya itu. Namun pada waktu itu mendapatkan tantangan kekuasaan Orde Baru yang begitu mapan. Rezim Orde Baru lewat MENDAGRI Basuki Rachmat menutup kran adanya peluang pemekaran wilayah di Nusantara ini. Sehingga perjuangan pemekaran kembali menuai kegagalan, namun dalam hal ini, om Bachran tetap memperjuangkan pembentukan Parigi Moutong sebagai Kabupaten adalah ketika menentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yaitu menempatkan Parigi Moutong dibawah koordinasi Penghubung Bupati Kabupaten Donggala di Parigi. Menurutnya yang paling tepat adalah pembentukan daerah otonom yaitu daerah Swatantra tingkat II kabupaten Parigi Moutong dan bukan penghubung Bupati Donggala. Dalam penentangannya itu, ia kemudian membuktikan dengan mengirimkan surat protes ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Sulawesi Tengah serta tembusan ke seluruh Partai Politik baik tingkat Daerah maupun Pusat di Jakarta. Sehingga akibat surat protes tersebut, penghubung Bupati Jaeludin Lemba ditarik ke Palu. “Surat saya itu disimpan rapih di Arsip Nasional dan Daerah Sulteng”. Ungkapnya.
Jadi terbentuklah kabupaten Parigi Moutong, sedikitnya merupakan hasil buah karya perjuangan om Bachran yang saat ini berstatus anggota DPRD kabupaten Parigi Moutong. Selama ini, ia tidak pernah bertepuk dada membanggakan diri bahwa ia salahsatu perintis terwujudnya cita-cita luhur masyarakat Kabupaten Parigi Moutong khususnya. Mungkin hanya segelintir orang-orang tertentu yang mengetahui liku-liku, luka-luka pahit getirnya perjuangan pembentukan kabupaten Parigi Moutong hingga saat ini dinikmati anak cucu kita kedepan. “ saya ini hanya sebutir pasir di Kali Toraranga, masih banyak pejuang lain yang lebih punya andil ketimbang saya” ucapnya.
Sebagai mantan birokrasi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah di Kantor Perwakilan Jakarta dan selaku politisi yang memiliki visi politik kedepan yaitu perlunya Rekruitmen kader partai politik dalam menyeleksinya masuk ke jajaran keanggotaan legislatif, hendaknya memiliki mekanisme dan prosedur formal yang secara demokratis, sehingga dapat membangun institusi parlemen yang berkualitas karena didukung oleh politisi- politisi yang bermutu tinggi baik dalam segi moral maupun pendidikan. Oleh karena itu, wakil Sekretaris DPD Partai Golkar kabupaten Parigi Moutong periode berikutnya betul-betul dapat menempatkan diri selaku wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Yang paling utama adalah rakyat kecil. Dalam memperjuangkan rakyat jangan tebang pilih, tetapi dirinya sebagai wakil rakyat seutuhnya, bukan wakil golongan atau partai politik, jangan lupa kacang akan kulitnya.
Om Bachran dinilai oleh banyak kalangan, termasuk kawan-kawannya sesama anggota dewan keberhasilan dalam memimpin komisi “A” selama 2 (dua) periode ini adalah mampu menampung dan meng- elaborasi program-program pembangunan yang telah dirangcang oleh dinas-dinas mitranya dengan tupoksi komisi serta visi dan misi DPRD yaitu lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil.
Dengan demikian, format pembangunan Parigi Moutong seyogyanya lebih banyak diporsikan pada Triprioritas; Pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
Di DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Om Bachran dipercayakan menahkodai komisi “A” yang membidangi:
1. Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
3. Bagian Infokom Setda Kabupaten Parigi Moutong
4. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Parigi Moutong
5. Bagian Organisasi Kepegawaian Setda
6. Bagian Tata Pemerintahan Setda
7. Badan Pertahanan Nasiaonal
8. Kantor Statistik
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Badan Pengawasan Daerah
11. Badan Diklat Litbang
Dalam visinya kerap mengedepankan dan menekankan pentingnya kejujuran, transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, pemimpin yang baik hendaknya mengedepankan ketiga unsur tersebut, bila menginginkan daerah ini pembangunannya sejajar dengan daerah lain contohnya dipulau Jawa.